Transfer Pricing : Nilai Wajar atas transaksi khusus

image

Berikut ini adalah kondisi yang harus ada agar transaksi tersebut dianggap telah memenuhi kewajaran dan kelaziman uhasa sbb.:

No

Transaksi

Dianggap memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sepanjang memenuhi

1.

Transaksi jasa yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa, termasuk juga biaya/pengeluaran :

  1. kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan induk,
  2. kewajiban pelaporan perusahaan induk,
  3. perolehan dana/modal yang dipergunakan untuk pengambilalihan kepemilikan perusahaan dalam kelompok usaha

 

  1. penyerahan atau perolehan jasa benar-benar terjadi ;
  2. terdapat manfaat ekonomis atau komersial dari perolehan jasa ; dan
  3. nilai transaksi jasa antara pihak-pihak yang mempunyai mempunyai Hubungan Istimewa sama dengan nilai transaksi jasa yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang mempunyai kondisi yang sebanding, atau yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak untuk keperluannya.

2.

Transaksi pemanfaatan harta tidak berwujud yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa

  1. transaksi pemanfaatan harta tidak berwujud benar-benar terjadi ;
  2. terdapat manfaat ekonomis atau komersial ; dan
  3. transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai mempunyai Hubungan Istimewa mempunyai nilai yang sama dengan transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang mempunyai kondisi yang sebanding dengan menerapkan Analisis kesebandingan dan menerapkan metode Penentuan Harga Transfer yang tepat ke dalam transaksi.

3.

Transaksi pengalihan harta tidak berwujud yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa

  1. transaksi pengalihan harta tidak berwujud benar-benar terjadi ; dan
  2. nilai pengalihan harta tidak berwujud antara pihak-pihak yang mempunyai mempunyai Hubungan istimewa sama dengan nilai pengalihan harta tidak berwujud yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang mempunyai kondisi yang sebanding.

 

Dokumen penentuan Harga Wajar atau Laba Wajar yang harus disediakan oleh Wajib Pajak sekurang-kurangnya mencakup :

  1. gambaran perusahaan secara rinci seperti struktur kelompok usaha,struktur kepemilikan, struktur organisasi, aspek-aspek operasional kegiatan usaha, daftar pesaing usaha, dan gambaran Iingkungan usaha;
  2. kebijakan penetapan harga dan/atau penetapan alokasi biaya;
  3. hasil Analisis Kesebandingan atas karakteristik produk yang diperjualbelikan, hasil analisis fungsional, kondisi ekonomi, ketentuan-ketentuan dalam kontrak/perjanjian, dan strategi usaha;
  4. pembanding yang terpilih; dan
  5. catatan mengenai penerapan metode penentuan Harga Wajar atau Laba Wajar yang dipilih oleh Wajib Pajak.

Jika Wajib Pajak tidak dapat memberikan penjelasan yang memadai dan/atau menunjukkan dokumen pendukung penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman, maka Direktur Jenderal Pajak berwenang menetapkan Harga Wajar atau Laba Wajar berdasarkan data atau dokumen lain dan metode penentuan Harga Wajar atau Laba Wajar yang dinilai tepat oleh Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan kewenangan berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang KUP.

Common Terms in Transfer Pricing

APA (Advance Pricing Arrangement)

An arrangement that determines in advance an appropriate set of criteria (eg method, comparables, critical assumptions) to determine the transfer pricing of certain transactions over a fixed period of time.  See also Bilateral APA, domestic APA, Unilateral APA

Arm’s length principle

The agreed international standard to be used for determining transfer prices for tax purposes

Article 7 (Business Profits Article)

Article 7 of the OECD Model DTA. Provides rules on how to attribute income to Permanent Establishments

Article 9 (Associated Enterprises Article)

Article 9 of the OECD Model DTA. Provides rules on how to address non-arm’s length pricing between separate related parties (enterprises)

Associated Enterprises

Related parties. Specifically defined in Article 9 of most DTAs. 

Bilateral APA

Also known as a MAP APA.  An APA concluded between two revenue authorities covering transactions of related parties in those two jurisdictions

Comparability Analysis

A comparison of the controlled transaction(s) under review with similar arm’s length transaction(s)

Competent Authority

Person with the authority to act on behalf of a revenue administration in dealings with other revenue administrations

Controlled transaction

A non-arm’s length transaction

Division 13

Division of Australia’s tax law that deals with transfer pricing

Domestic APA

Domestic component of a bilateral APA: Agreements are signed between the two tax administrations, then each tax administration signs a domestic APA (reflecting the same terms) with its taxpayer

DTA (Double Tax Agreement)

Agreement between two governments for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion.  Also known as Treaties, Double Tax Treaties or Double Tax Conventions

FAR

Functions, Assets, Risks

Functional Analysis

An analysis of the relevant functions, assets and risks

MAP (Mutual Agreement Procedure)

A means through which tax administrations consult to resolve disputes regarding the application of DTAs.  Can be used to eliminate double taxation that could arise from a transfer pricing adjustment

MNE (multinational enterprise or MNE Group)

A group of associated enterprises with business establishments in two or more countries

PE (Permanent Establishment)

Generally a branch part of the same legal entity as an overseas enterprise.  Specifically defined in most DTAs (and in domestic law). 

Uncontrolled transaction

A transaction between independent (arm’s length) enterprises acting wholly independently

Unilateral APA

An APA concluded between one taxpayer and one revenue administration.  May cover all the related party international dealings of that taxpayer.

Mon, 11 Sep 2017 @09:54

Copyright © 2017 KJA ASHADI DAN REKAN · All Rights Reserved
powered by sitekno