Jokowi Beri Insentif Pajak Bagi Produsen Alat Kesehatan

image

Jakarta, CNN Indonesia --  Presiden Joko Widodo (Jokowi) menebar lima insentif pajak penghasilan (PPh) sekaligus kepada wajib pajak (WP) demi menekan dampak penyebaran virus corona di dalam negeri. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Mengutip beleid PP tersebut, Jumat (19/6), Pasal 2 menyebutkan bahwa fasilitas PPh yang diberikan berupa tambahan pengurangan penghasilan neto, sumbangan yang dapat menjadi pengurangan penghasilan bruto, tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh sumber daya manusia di bidang kesehatan, penghasilan berupa kompensasi dan penggantian atas penggunaan harta, dan pembelian kembali saham yang diperjualbelikan di bursa.

Untuk lebih detailnya, Pasal 3 Ayat 1 menjelaskan tambahan pengurangan penghasilan neto diberikan kepada wajib pajak yang memproduksi alat kesehatan (alkes) atau pembekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) untuk keperluan penanganan penyebaran virus corona. Wajib pajak itu akan diberikan tambahan pengurangan penghasilan neto sebesar 30 persen dari total biaya yang dikeluarkan.

Baca Juga: Panduan Perhitungan PPh 21 Berdasar PTKP Terbaru

Pengurangan penghasilan neto sebesar 30 persen itu dihitung dari biaya untuk memproduksi alat kesehatan atau PKRT hingga 30 September 2020 mendatang. Hal itu berlaku atau dibebankan sekaligus pada tahun pajak saat biaya dikeluarkan oleh wajib pajak.

Alat kesehatan yang dimaksud di sini, antara lain masker bedah, pakaian pelindung diri, sarung tangan bedah, sarung tangan pemeriksaan, ventilator, dan reagen diagnostic test untuk penyebaran virus corona. Sementara, PKRT itu terdiri dari hand sanitizer dan disinfektan.

Lalu, Pasal 4 Ayat 1 mengungkapkan sumbangan yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto akan diberikan kepada wajib pajak yang memberikan barang itu kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan lembaga penyelenggara pengumpulan sumbangan.

Namun, ada beberapa syarat agar wajib pajak mendapatkan fasilitas berupa pengurangan pajak dari penghasilan bruto. Wajib pajak harus memberikan bukti telah memberikan sumbangan kepada penyelenggara pengumpulan sumbangan yang ditetapkan pemerintah.

Bukti penerimaan sumbangan itu harus sejumlah informasi, yakni nama, alamat, nomor pajak wajib pajak (NPWP) pemberi sumbangan dan penyelenggara pengumpulan sumbangan, tanggal pemberian sumbangan, bentuk sumbangan, dan nilai sumbangan.

Lalu, Pasal 8 Ayat 1 memaparkan fasilitas tambahan penghasilan yang diterima sumber daya manusia di bidang kesehatan ini bisa diperoleh wajib pajak yang menjadi tenaga kesehatan, tenaga pendukung kesehatan, dan mendapat penugasan menjadi tenaga kesehatan untuk menangani penyebaran virus corona.

Tambahan penghasilan yang dimaksud adalah pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat final dengan tarif sebesar nol persen dari jumlah penghasilan bruto yang diterima. Kalau biasanya penghasilan per tahunnya dipotong pajak, kini tak lagi dipotong sehingga ada tambahan penghasilan.

Selanjutnya, Pasal 9 Ayat 1 menyebutkan pemerintah akan memberikan kompensasi atau penggantian atas penggunaan harta wajib pajak dalam rangka penanganan virus corona yang menjadi objek PPh. Harta yang dimaksud adalah tanah atau bangunan yang disewa oleh pemerintah.

Kompensasi yang diberikan berupa potongan pajak yang bersifat final dengan tarif sebesar nol persen. Dengan begitu, beban biaya wajib pajak yang tanahnya atau bangunannya disewa pemerintah akan dikurangi.

Terakhir, Pasal 10 Ayat 1 menyatakan wajib pajak yang melakukan pembelian kembali saham yang diperjualbelikan di bursa akan mendapatkan tarif pajak 3 persen lebih rendah dari sebelumnya. Wajib pajak yang dimaksud di sini adalah perseroan terbuka jumlah jumlah keseluruhan saham yang disetor pada Bursa Efek Indonesia (BEI) minimal 40 persen.

 

Sumber: CNN Indonesia

Jakarta, CNN Indonesia -- 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menebar lima insentif pajak penghasilan (PPh) sekaligus kepada wajib pajak (WP) demi menekan dampak penyebaran virus corona di dalam negeri. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

 

Mengutip beleid PP tersebut, Jumat (19/6), Pasal 2 menyebutkan bahwa fasilitas PPh yang diberikan berupa tambahan pengurangan penghasilan neto, sumbangan yang dapat menjadi pengurangan penghasilan bruto, tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh sumber daya manusia di bidang kesehatan, penghasilan berupa kompensasi dan penggantian atas penggunaan harta, dan pembelian kembali saham yang diperjualbelikan di bursa.

Untuk lebih detailnya, Pasal 3 Ayat 1 menjelaskan tambahan pengurangan penghasilan neto diberikan kepada wajib pajak yang memproduksi alat kesehatan (alkes) atau pembekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) untuk keperluan penanganan penyebaran virus corona. Wajib pajak itu akan diberikan tambahan pengurangan penghasilan neto sebesar 30 persen dari total biaya yang dikeluarkan.


Pengurangan penghasilan neto sebesar 30 persen itu dihitung dari biaya untuk memproduksi alat kesehatan atau PKRT hingga 30 September 2020 mendatang. Hal itu berlaku atau dibebankan sekaligus pada tahun pajak saat biaya dikeluarkan oleh wajib pajak.

Alat kesehatan yang dimaksud di sini, antara lain masker bedah, pakaian pelindung diri, sarung tangan bedah, sarung tangan pemeriksaan, ventilator, dan reagen diagnostic test untuk penyebaran virus corona. Sementara, PKRT itu terdiri dari hand sanitizer dan disinfektan.

Lalu, Pasal 4 Ayat 1 mengungkapkan sumbangan yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto akan diberikan kepada wajib pajak yang memberikan barang itu kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan lembaga penyelenggara pengumpulan sumbangan.

Namun, ada beberapa syarat agar wajib pajak mendapatkan fasilitas berupa pengurangan pajak dari penghasilan bruto. Wajib pajak harus memberikan bukti telah memberikan sumbangan kepada penyelenggara pengumpulan sumbangan yang ditetapkan pemerintah.

Bukti penerimaan sumbangan itu harus sejumlah informasi, yakni nama, alamat, nomor pajak wajib pajak (NPWP) pemberi sumbangan dan penyelenggara pengumpulan sumbangan, tanggal pemberian sumbangan, bentuk sumbangan, dan nilai sumbangan.

Lalu, Pasal 8 Ayat 1 memaparkan fasilitas tambahan penghasilan yang diterima sumber daya manusia di bidang kesehatan ini bisa diperoleh wajib pajak yang menjadi tenaga kesehatan, tenaga pendukung kesehatan, dan mendapat penugasan menjadi tenaga kesehatan untuk menangani penyebaran virus corona.

Tambahan penghasilan yang dimaksud adalah pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat final dengan tarif sebesar nol persen dari jumlah penghasilan bruto yang diterima. Kalau biasanya penghasilan per tahunnya dipotong pajak, kini tak lagi dipotong sehingga ada tambahan penghasilan.

Selanjutnya, Pasal 9 Ayat 1 menyebutkan pemerintah akan memberikan kompensasi atau penggantian atas penggunaan harta wajib pajak dalam rangka penanganan virus corona yang menjadi objek PPh. Harta yang dimaksud adalah tanah atau bangunan yang disewa oleh pemerintah.

Kompensasi yang diberikan berupa potongan pajak yang bersifat final dengan tarif sebesar nol persen. Dengan begitu, beban biaya wajib pajak yang tanahnya atau bangunannya disewa pemerintah akan dikurangi.

Terakhir, Pasal 10 Ayat 1 menyatakan wajib pajak yang melakukan pembelian kembali saham yang diperjualbelikan di bursa akan mendapatkan tarif pajak 3 persen lebih rendah dari sebelumnya. Wajib pajak yang dimaksud di sini adalah perseroan terbuka jumlah jumlah keseluruhan saham yang disetor pada Bursa Efek Indonesia (BEI) minimal 40 persen.Jakarta, CNN Indonesia -- 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menebar lima insentif pajak penghasilan (PPh) sekaligus kepada wajib pajak (WP) demi menekan dampak penyebaran virus corona di dalam negeri. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Mengutip beleid PP tersebut, Jumat (19/6), Pasal 2 menyebutkan bahwa fasilitas PPh yang diberikan berupa tambahan pengurangan penghasilan neto, sumbangan yang dapat menjadi pengurangan penghasilan bruto, tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh sumber daya manusia di bidang kesehatan, penghasilan berupa kompensasi dan penggantian atas penggunaan harta, dan pembelian kembali saham yang diperjualbelikan di bursa.

Untuk lebih detailnya, Pasal 3 Ayat 1 menjelaskan tambahan pengurangan penghasilan neto diberikan kepada wajib pajak yang memproduksi alat kesehatan (alkes) atau pembekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) untuk keperluan penanganan penyebaran virus corona. Wajib pajak itu akan diberikan tambahan pengurangan penghasilan neto sebesar 30 persen dari total biaya yang dikeluarkan.


Pengurangan penghasilan neto sebesar 30 persen itu dihitung dari biaya untuk memproduksi alat kesehatan atau PKRT hingga 30 September 2020 mendatang. Hal itu berlaku atau dibebankan sekaligus pada tahun pajak saat biaya dikeluarkan oleh wajib pajak.

Alat kesehatan yang dimaksud di sini, antara lain masker bedah, pakaian pelindung diri, sarung tangan bedah, sarung tangan pemeriksaan, ventilator, dan reagen diagnostic test untuk penyebaran virus corona. Sementara, PKRT itu terdiri dari hand sanitizer dan disinfektan.

Lalu, Pasal 4 Ayat 1 mengungkapkan sumbangan yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto akan diberikan kepada wajib pajak yang memberikan barang itu kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan lembaga penyelenggara pengumpulan sumbangan.

Namun, ada beberapa syarat agar wajib pajak mendapatkan fasilitas berupa pengurangan pajak dari penghasilan bruto. Wajib pajak harus memberikan bukti telah memberikan sumbangan kepada penyelenggara pengumpulan sumbangan yang ditetapkan pemerintah.

Bukti penerimaan sumbangan itu harus sejumlah informasi, yakni nama, alamat, nomor pajak wajib pajak (NPWP) pemberi sumbangan dan penyelenggara pengumpulan sumbangan, tanggal pemberian sumbangan, bentuk sumbangan, dan nilai sumbangan.

Lalu, Pasal 8 Ayat 1 memaparkan fasilitas tambahan penghasilan yang diterima sumber daya manusia di bidang kesehatan ini bisa diperoleh wajib pajak yang menjadi tenaga kesehatan, tenaga pendukung kesehatan, dan mendapat penugasan menjadi tenaga kesehatan untuk menangani penyebaran virus corona.

Tambahan penghasilan yang dimaksud adalah pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat final dengan tarif sebesar nol persen dari jumlah penghasilan bruto yang diterima. Kalau biasanya penghasilan per tahunnya dipotong pajak, kini tak lagi dipotong sehingga ada tambahan penghasilan.

Selanjutnya, Pasal 9 Ayat 1 menyebutkan pemerintah akan memberikan kompensasi atau penggantian atas penggunaan harta wajib pajak dalam rangka penanganan virus corona yang menjadi objek PPh. Harta yang dimaksud adalah tanah atau bangunan yang disewa oleh pemerintah.

Kompensasi yang diberikan berupa potongan pajak yang bersifat final dengan tarif sebesar nol persen. Dengan begitu, beban biaya wajib pajak yang tanahnya atau bangunannya disewa pemerintah akan dikurangi.

Terakhir, Pasal 10 Ayat 1 menyatakan wajib pajak yang melakukan pembelian kembali saham yang diperjualbelikan di bursa akan mendapatkan tarif pajak 3 persen lebih rendah dari sebelumnya. Wajib pajak yang dimaksud di sini adalah perseroan terbuka jumlah jumlah keseluruhan saham yang disetor pada Bursa Efek Indonesia (BEI) minimal 40 persen.

Jakarta, CNN Indonesia -- 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menebar lima insentif pajak penghasilan (PPh) sekaligus kepada wajib pajak (WP) demi menekan dampak penyebaran virus corona di dalam negeri. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Mengutip beleid PP tersebut, Jumat (19/6), Pasal 2 menyebutkan bahwa fasilitas PPh yang diberikan berupa tambahan pengurangan penghasilan neto, sumbangan yang dapat menjadi pengurangan penghasilan bruto, tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh sumber daya manusia di bidang kesehatan, penghasilan berupa kompensasi dan penggantian atas penggunaan harta, dan pembelian kembali saham yang diperjualbelikan di bursa.

Untuk lebih detailnya, Pasal 3 Ayat 1 menjelaskan tambahan pengurangan penghasilan neto diberikan kepada wajib pajak yang memproduksi alat kesehatan (alkes) atau pembekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) untuk keperluan penanganan penyebaran virus corona. Wajib pajak itu akan diberikan tambahan pengurangan penghasilan neto sebesar 30 persen dari total biaya yang dikeluarkan.


Lihat juga:
 Ramai Aksi Ambil Untung pada Saham Telkom Jelang RUPS

Pengurangan penghasilan neto sebesar 30 persen itu dihitung dari biaya untuk memproduksi alat kesehatan atau PKRT hingga 30 September 2020 mendatang. Hal itu berlaku atau dibebankan sekaligus pada tahun pajak saat biaya dikeluarkan oleh wajib pajak.

Alat kesehatan yang dimaksud di sini, antara lain masker bedah, pakaian pelindung diri, sarung tangan bedah, sarung tangan pemeriksaan, ventilator, dan reagen diagnostic test untuk penyebaran virus corona. Sementara, PKRT itu terdiri dari hand sanitizer dan disinfektan.

Lalu, Pasal 4 Ayat 1 mengungkapkan sumbangan yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto akan diberikan kepada wajib pajak yang memberikan barang itu kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan lembaga penyelenggara pengumpulan sumbangan.

Lihat juga:
 Sri Mulyani Proyeksi Ekonomi Minus 3,8 Persen di Kuartal II

Namun, ada beberapa syarat agar wajib pajak mendapatkan fasilitas berupa pengurangan pajak dari penghasilan bruto. Wajib pajak harus memberikan bukti telah memberikan sumbangan kepada penyelenggara pengumpulan sumbangan yang ditetapkan pemerintah.

Bukti penerimaan sumbangan itu harus sejumlah informasi, yakni nama, alamat, nomor pajak wajib pajak (NPWP) pemberi sumbangan dan penyelenggara pengumpulan sumbangan, tanggal pemberian sumbangan, bentuk sumbangan, dan nilai sumbangan.

Lalu, Pasal 8 Ayat 1 memaparkan fasilitas tambahan penghasilan yang diterima sumber daya manusia di bidang kesehatan ini bisa diperoleh wajib pajak yang menjadi tenaga kesehatan, tenaga pendukung kesehatan, dan mendapat penugasan menjadi tenaga kesehatan untuk menangani penyebaran virus corona.

Lihat juga:
 Pengusaha Nilai Suku Bunga di Indonesia Masih Ketinggian

Tambahan penghasilan yang dimaksud adalah pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat final dengan tarif sebesar nol persen dari jumlah penghasilan bruto yang diterima. Kalau biasanya penghasilan per tahunnya dipotong pajak, kini tak lagi dipotong sehingga ada tambahan penghasilan.

Selanjutnya, Pasal 9 Ayat 1 menyebutkan pemerintah akan memberikan kompensasi atau penggantian atas penggunaan harta wajib pajak dalam rangka penanganan virus corona yang menjadi objek PPh. Harta yang dimaksud adalah tanah atau bangunan yang disewa oleh pemerintah.

Kompensasi yang diberikan berupa potongan pajak yang bersifat final dengan tarif sebesar nol persen. Dengan begitu, beban biaya wajib pajak yang tanahnya atau bangunannya disewa pemerintah akan dikurangi.

Terakhir, Pasal 10 Ayat 1 menyatakan wajib pajak yang melakukan pembelian kembali saham yang diperjualbelikan di bursa akan mendapatkan tarif pajak 3 persen lebih rendah dari sebelumnya. Wajib pajak yang dimaksud di sini adalah perseroan terbuka jumlah jumlah keseluruhan saham yang disetor pada Bursa Efek Indonesia (BEI) minimal 40 persen.

Fri, 19 Jun 2020 @15:13

Copyright © 2020 KJA Ashadi dan Rekan · All Rights Reserved
powered by sitekno